Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Baru Virus Polio, Kemenkes Sebut Indonesia Sudah Dapat Sertifikat Bebas Polio Sejak 2014

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Bidan Puskesmas Cisimeut memberikan vaksin polio kepada seorang anak Suku Baduy di Kampung Cisadane, Lebak, Banten, Jumat 26 Agustus 2022 malam. Program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di kawasan pedalaman Baduy tersebut dilaksanakan hingga malam hari agar anak dan ibu Suku Baduy mau mengikuti kegiatan pemberian imunisasi untuk meningkatkan kesehatan serta mencegah berbagai penyakit. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Bidan Puskesmas Cisimeut memberikan vaksin polio kepada seorang anak Suku Baduy di Kampung Cisadane, Lebak, Banten, Jumat 26 Agustus 2022 malam. Program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di kawasan pedalaman Baduy tersebut dilaksanakan hingga malam hari agar anak dan ibu Suku Baduy mau mengikuti kegiatan pemberian imunisasi untuk meningkatkan kesehatan serta mencegah berbagai penyakit. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengungkapkan Indonesia telah mendapatkan sertifikat bebas polio sejak 2014. Meski demikian, sertifikat tersebut tidak menjadi jaminan bahwa penyakit polio akan terjadi lagi.

"Nah kita di Indonesia dan seluruh dunia itu sudah mendapatkan sertifikat bebas polio dari 2014 dan seluruh dunia sepakat bahwa meski sekalipun kita sudah ada bebas polio tapi surveillance untuk setiap kelumpuhan lumpuh layu itu harus dilaporkan ya," jelas Maxi dalam konferensi pers secara daring pada, Sabtu, 19 November 2022. 

Maxi menyebut memang diberikannya sertifikat bebas polio itu tidak menjadi jaminan. Dalam kenyataanya, kasus terbaru di Aceh menjadi bukti jika pemberian sertifikat itu tidak menjamin bahwa Indonesia bebas dari virus polio. 

Baca juga: Virus Polio Muncul Lagi di Aceh, Kemenkes Sebut Karena Lingkungan Kotor

"Dan kenyataannya ternyata virus Polio liar tipe dua dinyatakan eradikasi pada tahun 2015 sedangkan virus tipe tiga telah dinyatakan eradikasi pada 2019 dan negara yang endemik virus tipe satu adalah Pakistan dan Afghanistan," kata dia. 

Lebih lanjut, Maxi menjelaskan dalam penyakit virus Polio terdiri beberapa tipe virus. Di antaranya virus tipe 1 yaitu Brunhilde, tipe 2 yakni Lansig, dan tipe 3 adalah Leon. Maxi mengatakan dalam satu kasus virus Polio yang dilaporkan akan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa atau KLB.

"Kita tahu virus ini ada tiga tipe, tipe satu, tipe dua, dan tipe tiga. Ada 15 negara yg telah melaporkan kasus tipe dua dan penemuan satu kasus polio itu merupakan suatu Kejadian Luar Biasa. Kita terakhir di Indonesia juga pernah ada kasus sebelum di Aceh itu ada kasus tapi tipe satu di Papua tahun 2018," ujar Maxi. 

Selanjutnya pemerintah telah lakukan berbagai upaya...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

3 jam lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.


Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

19 jam lalu

Pastikan Pekerja Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Pj Gubernur Aceh Terbitkan Qanun

Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayah Pemerintah Aceh, dengan menerbitkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketenagakerjaan.


Berkas Kasus Penyelundupan Pengungsi Rohingya oleh 4 Warga Aceh Sudah P21

22 jam lalu

Sejumlah imigran etnis Rohingya duduk di dalam truk saat relokasi paksa dari tempat penampungan sementara di Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Desa Suak Nie, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Selasa, 26 Maret 2024. ANTARA/Syifa Yulinnas
Berkas Kasus Penyelundupan Pengungsi Rohingya oleh 4 Warga Aceh Sudah P21

Kejaksaan Negeri Aceh Barat menyatakan berkas kasus penyelundupan puluhan orang etnis Rohingya ke Aceh sudah P21.


Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

2 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.


Banjir di Nagan Raya Aceh Mulai Surut, BNPB Ingatkan Risiko Hujan Susulan

2 hari lalu

Anak-anak bermain di lokasi genangan banjir di kawasan Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kamis, 23 November 2023. (ANTARA/HO)
Banjir di Nagan Raya Aceh Mulai Surut, BNPB Ingatkan Risiko Hujan Susulan

Banjir akibat luapan sungai di Nagan Raya, Aceh, berangsur surut, Namun, masih ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat.


Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

6 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.


Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

6 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.


Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

7 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.


Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?